al-Iltizam

AL-ILTIZAM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Melihat suasana kehidupan sekarang ini mungkin banyak dari kita yang belum memahami konsepsi kewajiban atau dalam kaidah fiqiyah biasa disebut dengan iltizam dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu dalam makalah ini penulis akan menguraikan sedikit tentang iltizam atau kewajiban dalam perspektif Hukum Islam, siapa saja pihak- pihak yang terlibat dalam permasalahan ini akan menjadi bahan diskusi kita bersama. Karena mengingat penulis sendiri tidak terlalu memahami hakikat yang sebenarnya dari  iltizam tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Definisi Iltizam

Iltizam ialah keharusan mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk kemaslahatan orang lain.[1] Maka dengan demikian membayar / mengganti barang yang dirusakkan untuk seseorang, dapat dikatakan iltizam yang harus dilaksanakan oleh yang meneruskannya. Demikian pula dengan ta’wild, atau tadlmin terhadap suatu kerugian yang tertimpa atas orang lain, baik langsung ataupun tidak langsung, adalah iltizam atas yang menjadi sebab untuk kemaslahatan orang yang dirugikan. Maka nafkah kerabat yang fakir atas kerabat yang kaya dalam batas- batas tertentu, merupakan iltizam atas kerabat yang kaya itu. Dari penjelasan ini dapat saya simpulkan bahwa sesungguhnya iltizam ini berlaku untuk siapa saja yang diharuskan, baik ia fakir maupun kaya.. Mengganggu orang lain baik jiwanya maupun anggota tubuhnya ataupun harta dan kehormatannya, dinamakan juga iltizam yang diwajibkan oleh syara’ atas setiap  mukallaf.  Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi hak syakshi bagi seseorang adalah merupakan taklif dan ahdah atas orang lain. Taklif ini menurut sarjana hukum barat dinamakan iltizam. Hak syakshi dan iltizam dalam anggapan mereka, satu. Mereka mengatakan satu, Karena kalau ditinjau dari segi yang menuntut (thalibul haqqi atau shahibul haqqi), dia dinamakan hak dan kalau ditinjau dari segi yang memenuhi, dinamakan iltizam (kewajiban).[2] Iltizam ini adakalanya dipakai untuk kedua belah pihak, seperti iltizam yang terjadi pada akad mu’awadlah. Penjual dan pembeli masing- masing dinamakan multazim dan juga multazim lahu. Mahallul iltizam pada sipenjual adalah menyerahkan barang yang telah berpindah milik itu. Mahallul iltizam terhadap pembeli itu ialah membayar harga. Maksudaya iltizam bagi sipenjual berlaku apabila barang yang telah dijual sudah di beli oleh sipenjual, maka dia wajib menyerahkan barang tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, iltizam bagi si pembeli adalah ketika ia menginginkan suatu barang, maka ia harus membayarnya terlebih dahulu agar barang tersebut menjadi haknya. Iltizam dalam syariat Islam menurut kenyataan merupakan ‘alaqah maddiyah atau tidak dapat dipaksa yakni berpautan dengan orang seperti terhadap simadin, atau dengan pekerjaan, seperti terhadap orang upahan. Namun demikian, kalau hanya sebatas ini saja yang kita katakana, tentulah prinsip penyandraan tidak dapat diterima. Oleh karena itu iltizam yang sperti ini harus disertai dengan sulthah syakhsiyah (keharusan berkehendak), untuk pelaksanaannya. Jika tidak ada sulthah syakhsiyah (keharusan berkehendak) maka sangat sulit pelaksanaannya, mengapa?, Karena, simadin umpamanya tidak membayar hutang, dia menyembunyikan barang- barangnya, atau siburuh umpamanya tidak mau bekerja. Maka kalau sudah seperti ini walaupun hubungan yang pertama dikatakan alaqah maddiyah, namun harus terdapat padanya shulthah syakhshiyah. Dengan adanya shulthah syakhshiyah si madin tidak dapat dipaksa membayar hutang.

  1. Syarat- syarat iltizam

Syarat dalam melaksanakan iltizam diperlukan dua pihak, yaitu; multazim (orang yang diharuskan untuk memenuhi hak) dan multazam lahu (seseorang yang harus dipenuhi haknya). Maka apakah kedua belah pihak harus tertentu sejak pada permulaan iltizam ataukah tidak. Hal yang tidak dipertentangkan , ialah multazim harus ada dan tertentu orangnya sejak dari permulaan iltizam.Karena dialah yang menjadi mukallaf (wajib),[3] atau dialah yang dikatakan madin dalam masalah ini.

Tidaklah dapat diterima akal kalau simadin tidak ada, hutang bisa terjadi. Adapun multazim lahu yakni shahibul haq, maka pada asalnya harus sudah ada dan sejak ada iltizam. Akan tetapi setelah kita meneliti hokum- hokum fiqih satu persatu, nyatalah bahwa multazam lahu tidak wajib selalu ada sejak permulaan iltizam. Cukup menentukan multazam lahu ketika menunaikan iltizam. Dengan demikian, pada awal iltizam boleh jadi multazam lahu masih belum diketahui, tetapi dalam waktu menunaikan iltizam haruslah simultazam lahu ada (diketahui). Umpamanya; Seorang komandan peran dapat mengumumkan kepada tentara bahwa salab (rampasan perang) akan diberikan kepada yang menewaskan musuh. Karenanya yang menewaskan musuh berhak mengambil salab walaupun dia tidak mendengar sendiri pengumuman komandan itu.[4]

Para ulama membolehkan seseorang mengumumkan bahwa siapa mendapatkan kembali barangnya yang telah hilang akan diberikan upah, hal ini dalam ilmu fiqih biasa disebut ju’alah. Oleh karena itu, walaupun ucapan yang dikeluarkan oleh yang memiliki barang tidak dihadapkan kepada orang tertentu, namun orang yang menemukan itu dapat memperoleh ajrul mitsli.

Pada masa Rasulullah SAW Iltizam juga suda dikenal, karena sejak kecil Rasulullah adalah seorang pedagang meskipun demikin iltizam ini berbeda dengan jual beli, karena dalam iltizam yang diwajibkan berada duluan ditempat jual beli adalah si penjual.Sedangkan dalam jual beli tidak masalah. Dan dalam jual beli, pihak pembeli berhak menerima barang yang ssudah dibelinya, tetapi ia harus berkewajiban membayar barang tersebut;dmikian pula penjual ia berhak menerima harga penjualan tetapi dalam waktu yang sama,berkewajibn juga menyerahkan barangnya.[5].

  1. takrif iltizam

iltizam menurut pengertian hukum, adalah:

کﻮﻥشﺧﺺ ﻣڪﻟﻑ شرﻋﺎ ﺑﻌﻣﻞ ﺃﻭﺍﻣﺘﻧﺎ ﻉ ﻣﻦﻋﻤﻝ ﻠﻤصﻟﺣﺔ ﻏﻴﺭﮦ      “seseorang yang dibebani menurut syara’ mengerjakan suatu pekerjaan atau tak mengerjakan untuk kemaslahatan orang lain”.[6]

Menurut pendapat saya, inilah takrif yang paling tepat bagi iltizam jika ditinjau dari segi hukum.

Para sarjana yang mengatakan teori iltizam membuat beberapa istilah intuk pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu dain dan madin. Dain atau kreditur dinamakan multazam lahu,  madin atau debitur dinamakan multazim, sedangkan hutang dinamakan mahallul iltizam. Sebenarnya istilah- istilah kreditur maupun debitur ini tidak sesuai dengan ‘urf  Fiqh islam dengan istilah terhadap iltizam yang sifatnya mengerjakan sesuatu, seperti iltizam buruh, sipenyewa dan suatu obyek yang mempunyai qimah adabiyah, seperti seorang istri yang wajib menaati suaminya. Maka sangatlah baik kalau kita mengikuti apa yang disampaikan dalam hukum Islam, yakni dengan menggunakan istilah multazim atau multazam lahu dan iltizam, tidak memakai istilah kreditur atau debitur tersebut. Jadi jelasnya, kalau orang umum mengikuti orang- orang barat dengan mengunakan istilah istilah kredditur atau debitur, maka istilah ini tidak dapat kita terapkan kepada sesuatu yang sifatnya bernilai adabi. Selain itu juga jika kita menggunakan istilah kreditur maupun debitur, maka pengerttian yang dapat kita pahami hanya mengenai suatu yang berkenaan dengan maadiyah, dan juga tidak bisa dditerapkan pada sesuatu yang berkenaan dengan adabiyah. Karena tidak ada hutang piutang antara soal ketaatn istri terhadap suami misalnya. Jika kita melihat perkembangan sejarah, lafadz iltizam yang diungkap atau biasa dipakai oleh para puqaha tentang iltizam ternyata sudah terlebih dahulu dipakai, sebelum orng- orang barat dengan hkum – hukum mereka mengatakan iltizam sebagai krreditur dan debitur dalam istilah mereka. Dan sebagai bukti bahwa iltizam itu adalah lafadz yang terlebih dahulu dipakai ; Asy Syathiby berkata :

“diantara   syarat berpautan titah Allah dengan para mukallaf, ialah mungkin dipahami titah itu; karena sesungguhnya titah itu, ilzam yang menghendaki iltizam”[7]. Jadi dengan bukti tersebut diatas dapat dikatakan iltizam itu lebih baik dipakai dari padda istilah- istilah yang disampaikan oleh orang- orang maupun hukum p hukum barat tersebut.

BAB III

PENUTUP

A.  Kesimpulan

Dari makalah yang telah diuraikan diatas, saya selaku pemakalah, dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

  1. Iltizam adalah istilah fiqh yang terlebih dahulu  diadakan sebelum hukum- hukum barat ada. Dan ketika kita  memahami bagaimana pengertian, apa saja yang menjadi syarat serta takrif dari iltizam yang terbeit dalam benak kita adalah bagaimana realisasi ketika kita diperhadapkan pada suatu yang bernilai iltizam. Dan ternyata iltizam ini mengandung pengertian agar kita diharuskan ataupun tidak untuk semata-mata demi kemaslahatan orang lain.
  2. Dalam pelaksanaan iltizam diperlukan dua pihak, yaitu multazim (orang yang harus memenuhi hak) dan Multazam lahu (orang yang dijanjikan akan dipenuhi haknya). Jadi, itizam tidak akan dapat dilaksanakan apabila kedua pihak diatas tidak ada.
  3. Ta’rif dari iltizam yaitu, seseorang yang telah dibebani menurut syara’ untuk mengerjakan uatu pekerjaan atau tidak mengerjakan untuk kemaslahatan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

v  Hasbi Teungku Muhammad Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang: pustaka rizki putra,1997

v  Hasan M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 2003

v  Karim Helmi, Fiqh muamalah,Jakarta : PT.Raja Grapindo Persada, 2002

v  Azhar Ahmad Basyir, Hukum muamalat(hukum perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2004

v  Syaukat Syekh Hussaini, Hak Asasi Manusia dalam Islam, Jakarta Gema Insani Press,1996


1          Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar fiqh Mu’amalah (cet. Pertama, Semarang : Pustaka Rizki Putra,1997),hlm.58.Lihat juga dibuku fiqh yang membahas tentang iltizam seperti nadhariyatul iltizam al’ammah.

2          Ibid,hlm.135 Lihat juga Helmi Karim, Fiqh Muamalah (cet. III, Jakarta ; PT.Rja Grapindo Persada, 2002

[3] Wajib dalam bahasa arab, Al-Wajib berarti tetap, mengikat dan pasti; Menurut bahasa berarti perbuatn yang            dituntut untuk dikerjakan. Lihat, M. Ali Hasin, Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat, (cet : pertama, Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 2003), hlm 44.

[4] Baca : Nihayatul Muhtaj karangan Ar ramli dalam bab aljihad, kemudian bandingkan denga kitab- kitab lain      yang berkaitan

[5] Ahmad Azhar Basyir, Hukum muamalat (hukum perdata islam)(cet.II,Jakarta ;UII Press,2004), Hlm.19

5             Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,

[7] Ibid

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: